PENDISTRIBUSIAN BANSOS COVID-19 DI BEKASI, BEGINI PROSEDUR & SASARANNYA
  Viewer : 1355 Kali

Lap; Feriyani/Karin

Bekasi,libertiekspress.com- Disela sela pembicaraan dengan para awak media, Wali Kota Bekasi (Rahmat Effendi) mengatakan bahwa pendistribusian paket sembako dari Pemerintah Kota Bekasi merata di tiap wilayah, Rahmat megaskan bahwa pendistribusiannya terpusat di Kantor Kelurahan se Kota Bekasi yang sebelumnya di koordinasikan dengan petugas Pemantau Monitoring (Pamor) yang ditempatkan di tiap RT. Rabu 22/4/2020

Tahap II pendistribusian paket sembako ini sedang berjalan, mendengar info tersebut banyak warga yang menanyakan mengenai bantuan sosial ini, seperti apakah para pengontrak mendapatkan jatah ? Apakah KTP di luar Kota Bekasi bisa mendapatkan bantuan tersebut?.

Menanggapi hal tersebut Wali Kota menjabarkan bahwa dana paket sembako ini diserap melalui APBD Kota Bekasi, dimana program ini memprioritaskan warga yang di data RT, RW.

Program ini juga merespon pendaftaran di Kantor Kelurahan jika ada warga yang membutuhkan, namun data di daftar dan di kirim namun data ini diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan setiap bulannya melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

“Peran RT, RW, Petugas Pamor, dan Lurah lah yang menjadi kunci suksesnya bantuan sosial dari Pemerintah Kota Bekasi, jika mereka mengikuti alurnya, warga tidak akan cemas dengan adanya bansos yang mereka tidak dapatkan, karena kita memiliki 3 Bantuan Sosial yang pertama dari Pemerintah Pusat, kedua dari Provinsi Jawa Barat yang dikirim melalui Kantor Pos, dan ketiga kita tambah lagi bantuan dari Pemerintah Kota Bekasi.” Tegas Rahmat Effendi.

Wali Kota juga menjelaskan begitu juga warga yang belum terdaftar dari ketiga bantuan sosial ini, mereka datang ke Kelurahan di tempat ia singgah atau kita telah kasih solusi juga mendaftarkan via online di bansoscovid19.bekasikota.go.id, tidak ada yang sulit. Gubernur telah mengutarakan batas pendaftaran maksimal tanggal 25 April 2020, akan tetapi dari Wali Kota Bekasi diberikan waktu tambahan sampai tanggal 30 April 2020, jika barang dari Provinsi Jawa Barat habis kita tambahkan dari bansos Pemerintah Kota Bekasi.

“Datanya valid, tidak double, dan tepat sasaran dan sanar untuk RT serta RW nya semua akan kebagian untuk warganya” jelas Pepen sapaan akrab Wali Kota.

Ditambahkannya,” jika ada RT yang sudah mendata tetapi berbeda dengan pendistribusiannya, dilihat lagi apakah data tersebut valid atau tidak sesuai dengan Nomor Induk Kependudukannya, bisa jadi orang nya sudah pindah, tentu permasalahannya juga pasti ada”.

“130.000 itu tidak sedikit datanya di Kartu Keluarga, dihitung saja jika satu KK ada 3 jiwa, berarti ada Rp. 500.000, makannya penuh kesabaran dalam penyampaiannya, yang kurang kita perbaiki, kuncinya hanya di RT, RW dan di petugas Pamor tidak kalah pentingnya orang yang belum menerima jika memang orang itu indikator penerima, orang itu harus aktif tanyakan kepada RT, RW dan Kelurahan, jangan hanya menunggu saja gerutu di media sosial” papar Rahmat Effendi.

Hasil dari Vcon dengan Gubernur Jawa Barat kemarin ia mau mengasih 121.000 Kartu Keluarga, data yang masuk via online maupun data RT dan RW kita masukan semua ke data base termasuk yang dari DTKS, di tim safety sosial net itu ada 125.000 perhari tetap dicatat, kita validasi ke Kelurahan apakah sesuai atau tidak. Intinya kita berikan bantuan sosial ini agar tidak dobel data dan tepat sasaran.

Wali Kota kembali tegaskan bahwa data KTP yang diluar Kota Bekasi yang ber KTP di Kabupaten Kuningan dan ia tinggal di Ujung Harapan Kecamatan Bekasi Utara, di data saja, apakah ia termasuk indikator kriteria berhak mendapatkan atau tidak, kita mengikuti aturan yang dipaparkan oleh Gubernur Jawa Barat tidak ada yang boleh kelaparan di tanah Jawa Barat ini dalam pandemi Covid 19.

ARTIKEL TERKAIT

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.