KEPALA DUSUN DI KEC. WASUPONDA DIDUGA TERLIBAT POLITIK PRAKTIS
  Viewer : 266 Kali

Lap     : Ismail, S.Ip

Editor : Redaksi

Lutim,libertiekspress.com– Suhu politik di Kab. Luwu Timur kian memanas, sejumlah ASN baik dilingkaran Pemerintah Kabupaten, Kecamatan hingga aparat Desa telah dilaporkan ke pihak Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Luwu Timur atas tudingan terlibat Politik Praktis.

Tak terkecuali di kecamatan Wasuponda, Kepala Dusun Rendehaka, Desa. Ledu-Ledu, Kec. Wasuponda diduga kuat terlibat politik praktis setelah sejumlah dokumentasi yang mempertontonkan oknum kepala dusun bersama rekannya tengah menempel banner salah satu Pasangan Calon di sebuah rumah warga.

Dari dokumentasi yang beredar nampak terlihat di banner tersebut bergambarkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, Husler-Budiman.

Dari Informasi yang dihimpun, oknum tersebut diketahui bernama Ansar Dg Makkalu atau yang akrab disapa Raju, yang menjabat Kadus Rendehaka.

“Saya heran pak’ apakah bisa seorang Kepala Dusun dibolehkan mendukung salah satu calon secara terang-terangan? Kalau memang tidak diperbolehkan kenapa Panwaslu tidak menindaklanjuti,” ungkap warga yang enggan dipublikasikan namanya, Jumat (16/10/2020).

Menurutnya,” ini sama halnya mencederai demokrasi, dan seharusnya oknum baik dari Paslon, Camat dan Kepala Desa tidak melibatkan aparat desa dalam berpolitik praktis agar Pilkada

“Tolong Bawaslu menindaklanjuti persoalan ini, jangan tinggal diam, karena ini sama halnya sudah terang-terangan kalau dia mendukung salah satu Paslon, sementara mereka adalah aparat desa,” tandasnya.

Terpisah Kades Ledu-Ledu (Andi Achmad) yang dihubungi awak media ini mengaku baru mengetahui hal tersebut,” Saya juga baru tau ini, nanti saya coba klarifikasi dengan yng bersangkutan”. Ucapnya singkat

Untuk diketahui, larangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa dalam politik praktis dan kampanye diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Tak hanya itu, diatur pula didalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Adapun sanksi terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melanggar larangan dalam Politik Praktis, tertuang pada UU No. 6 Tahun 2014 pasal 30 ayat 1 dan Pasal 52 ayat 1.

Selain itu, diatur pula dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 490 dan 494 serta UU No. 10 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2015 Pasal 71 ayat (5), Pasal 188 dan 189.

ARTIKEL TERKAIT

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.