AKSI PULUHAN WARGA DIDESA MARANA DIDUGA HANYA KELOMPOK KELUARGA
  Viewer : 2574 Kali
Massa Aksi Membolkade jalan trans Donggala & Toli – Toli

Lap : R1
Editor : Redaksi

Donggala,Libertiekspress.Com||

Aksi memblokade jalan poros Donggala & Toli – Toli yang diduga kuat mengganggu ketertiban pengguna jalan tepatnya di Desa Marana, Kec. Sindue, Kab. Donggala yang digelar oleh sekelompok warga yang menyatakan diri sebagai perwakilan masyarakat donggala meliputi Desa Kavaya dan Desa Marana diduga mencederai sistem Demonstrasi atau penyampaian orasi didepan umum, Demonstrasi sendiri merupakan suatu upaya untuk menyampaikan pendapat didepan umum, dimana siapapun berhak untuk melakukannya dengan catatan tidak mengganggu ketertiban umum, Senin (28/06/2021).

Aksi yang dikomandoi langsung kepala desa Marana, Lutfin Yohan menyampaikan sejumlah tuntutan dan secara terbuka melakukan dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik Bupati Donggala Kasman Lassa, Dimana menurutnya Bupati Donggala tersebut bersikap diskriminatif.

Puluhan Massa aksi bahkan memblokade jalan trans Sulteng tersebut, bahkan tak tanggung tanggung massa aksi mendirikan tenda terowongan dibadan jalan.

Dalam aksi protes tersebut,massa aksi menyebut bupati Donggala Kasman Lassa “Firaun”, tidak Pancasilais, Otoriter dan pembohong, tudingan tersebut dilayangkan karena Kasma Lassa selaku Bupati Donggala dalam menjalankan pemerintahan terkesan otoriter dan dituding menzolimi warga Marana dengan melakukan Blokir Dana Desa milik Desa Marana selama 11 Bulan.

Menyikapi hal tersebut, awak media mencoba melakukan penelusuran dan menemukan sejumlah kejanggalan, pasalnya, tudingan yang diarahkan ke Bupati Donggala menurut mantan PJS Kades Marana (Serlin) berbanding terbalik dengan pernyataan Lutfin Johan (Kades Non Aktif Desa Marana) saat melakukan orasi dititik aksi.

Serlin yang sempat menjabat PJS di Desa Marana pada tahun 2020 menganggap bahwa tudingan tersebut adalah bohong,” Itu semua bohong, dia sebut gaji para stafnya tidak dicairkan selama berbulan bulan, stafnya yang mana? Apakah ada SK dari Kecamatan? Apakah sudah ada serah terima jabatan (SERTIJAB) dari Kecamatan? kan lucu jika dia menuntut sesuatu yang tidak mengikuti prosedur jajaran Pemda Donggala”. Imbuhnya

Serlin Menambahkan,” Tudingan yang dilontarkan tersebut adalah kebohongan, kesannya ada penggiringan dan pengalihan isu untuk menarik simpati, tpi saya akan beberkan semua termasuk alasan kenapa pencairan tahap satu untuk tahun 2021 tidak dicairkan, seharusnya mantan Kades Marana itu menceritakan tujuan kunjungan pihak Inspektorat, PMD, Pihak Dinas Keuangan, Kejaksaan, Pihak Polsek dan Koramil setempat, jangan lempar batu sembunyi tangan”. Tambahnya

Serlin menambahkan,” Pencairan dana tahun 2020 itu dua tahap, namun ada perubahan di kabupaten karena masalah Covid waktu itu serta ada beberapa kebijakan karena pertimbangan tertentu. Contohnya, ada daerah yang ingin BLT Dana Desa disalurkan bersamaan dengan jaring pengaman sosial lainnya seperti dari Kemensos dan yang lainnya”. Imbuhnya

Serlin, mantan PJS Kades Marana

“Tahap satu & dua itu saya sudah saya cairkan dan sudah saya salurkan kemasyarakat dan bayar gaji staf saya, kenapa demikian? Tentu karena staf saya punya SK dari Kecamatan, jadi bukan staf ilegal, dana iniliah yang terus dihembuskan yang kemudian saya mereka fitnah klau saya korupsi anggaran sebesar Rp.410.000.0000, saya pernah dilaporkan dan diperiksa di Polda namun saya bisa tunjukkan semua bukti-bukti serta LPJ sehingga tidak ada tindak lanjut.

“Tahap 3 itu tidak cair karena kades Marana Non Aktif enggan menandatangi syarat – syarat dari Kabupaten, bgitupun Dana tahap satu 2021 tidak bisa cair karena LPJ tahap 3 bermasalah”. Kuncinya

Massa aksi membubarkan diri setelah jajaran Polda Sulteng memberi waktu 30 menit untuk membubarkan diri secara teratur atau dibubarkan paksa.

ARTIKEL TERKAIT

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.