Presidium FPII ; “Ketua Dewan Pers Tidak Paham UU Pers, Kredibilitasnya wajib di pertanyakan”
  Viewer : 228 Kali

Jakarta | Libertiekspress, –

Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Kasihhati, menyikapi langsung pernyataan Ketua Dewan Pers, Prof.  Dr. Mohammad Nuh, DEA, yang beredar diberbagai media online bahwa perusahaan pers yang telah memiliki legalitas hukum seperti akta pendirian (PT) dan (SIUP) dianggap belum cukup sehingga harus mendapat ijin dari Dewan Pers, dengan analogi pengembang perumahan, meski sudah mengantongi ijin mendirikan bangunan atau IMB (dari Dewan Pers) .

Pada saat melakukan Verivikasi Faktual dibeberapa media di Makassar belum lama ini, Mohammad Nuh mengibaratkan perusahaan pers sebagai keluarga, sehingga yang belum daftar harus mendaftar, agar masuk dalam keluarga. Karena menurutnya kalau ada anak diluar nikah harus didaftar agar dapat warisan,

Menanggapi hal tersebut, Kasihhati menilai Muhammad Nuh tidak mengerti dan tidak memahami sejarah Pers dan UU nomor 40 tahun 1999 ,tentang Pers.

‘Pernyataan ketua Dewan Pers ini membuktikan bahwa ketua Dewan Pers adalah Pengkhianat diantara pejuang-pejuang Pers yang sudah berdarah-darah memperjuangkan kemerdekaan Pers. Pernyataan itu juga membuktikan bahwa Muhammad Nuh tidak memahami UUD 45 dan Pancasila. Bagaimana Muhammad Nuh mau menjadi bapaknya insan Pers diseluruh Indonesia, kalau tidak mengerti tentang dunia Pers dan UU Pers. Wajar saja kalau sikapnya diktator dan sok berkuasa mengalahkan kekuasaan Allah swt,” tegas Kasihhati.

Saya tidak mengerti, lanjutnya, seorang yang berpendidikan tinggi seperti Muhammad Nuh bisa membuat kebijakan sepihak yang melanggar UU Pers dan HAM.

“Harusnya Muhammad Nuh dan anggota Dewan Pers memahami UU pers dan UUD 45 agar tidak membuat kebijakan yang nyeleneh,” lanjutnya.

Kasihhati menghimbau agar Dewan Pers tidak membuat pernyataan ataupun membuat surat edaran yang dapat menganggu aktivitas insan pers. Serta tidak mengklaim atau jangan sembarangan menuduh bahwa perusahaan pers yang tidak diverivikasi Dewan Pers dan wartawan yang tidak ikut UKW ilegal, karena semua dilindungi UU dan negara.

“Apa mata Muhammad Nuh (Ketua Dewan Pers) tidak melihat bahwa tahun 2017 kita sudah melakukan aksi (lihat : youtube, aksi 203 fpii dan aksi 134 fpii) yang dilakukan FPII saat menyikapi hal-hal yang terkait dengan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap wartawan?” tegasnya lagi.

Menurutnya, pernyataan tersebut juga salah satu bentuk pengungkapan bahwa diri Ketua Dewan Pers itu ‘GAGAL’ membina wartawan dan media yang begitu pesat berkembang sekarang ini. Belum lagi produk Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang memakan biaya Rp. 1,5-3 juta/orang.

“Berapa rupiah total yang telah diraup? Kemana anggaran puluhan bahkan ratusan juta hingga miliaran rupiah yang dikucurkan Pemerintah tiap tahun untuk DP?” tanyanya.

Kasihhati menegaskan Ketua Dewan Pers yang sekarang ini menganggap bahwa dirinya merupakan seorang “Penguasa” di dunia Pers. Dan sudah lepas kontrol seolah sebagai “Hakim” yang memutuskan vonis hukuman bagi terpidana.

“Hal inilah yang patut dipertanyakan dan dicurigai tingkat pendidikan seorang Ketua Dewan Pers. Bukannya menyatukan suatu perbedaan pandangan, malah memecah belah. Apa ini yang dinamakan seorang ketua?. Harusnya Ketua Dewan Pers Calling Down, bertobat dan minta ampun kepada Tuhan YME,” ucap ketua Presidium Dewan Pers Independen ini.

Sementara itu, Kasihhati juga mengingatkan kepada Pengurus dan Anggota FPII seluruh Indonesia untuk terus berjuang membela kemerdekaan pers sejati, melaksanakan peliputan sesuai kaidah kode etik jurnalistik.

Sumber
ketua Presidium FPII

ARTIKEL TERKAIT

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.