Larangan peliputan, IPJI Sultra Kecam Oknum KPUD Muna Dan sarankan Baca serta Pahami UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers!!!
  Viewer : 218 Kali
Wais Al Karnais (Ketua DPW IPJI Sultra)

Sultra | Libertiekpress.com,-

Debat pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muna di Galampakantolalo , kini menuai Kontroversi kepada para Awak media yang hendak meliput.

Pasalnya, saat rekan-rekan awak media ingin melakukan peliputan namun panitia melarang untuk meliput langsung situasi debat kandidat paslon Bupati dan Wakil Bupati Muna pada Kamis 5 November 2020.

Dikutip dari ddetiksutra.com perspektif.id, salah satu wartawan melayangkan protes kepada panitia pelaksana debat.
“Kami dilarang masuk meliput, baru kali ini terjadi, ada apa”? Tutur Hidayat, salah satu Wartawan di Kota Raha.

“Tak hanya Samapi disitu, Hidayat pun kembali menyampaikan bahwa Peliputan yang dilakukan oleh jurnalis jelas telah diatur oleh UU No 40 Tahun 1999 Tentang pers, jika ada yang menghalang – halangi maka jelas Pidananya” Tambah Hidayat

Sementara itu, Sarus Hamdu salah satu pihak KPUD menemui wartwan dan menjelaskan, pihaknya hanya melakukan perintah PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang pembatasan jumlah orang didalam ruang debat.

“Kita hanya melakukan perintah PKPU bahwa yang berhak yang masuk dalam ruang debat hanya pasangan calon, tim kampanye paslon masing-masing empat orang, Anggota KPU, Penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada dan Bawaslu dua orang,” beber Sarus.

Terkait hal tersebut, Wais Al Karnais selaku Ketua DPW Ikatan Penulis Dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Provinsi Sulawesi Tenggara juga angkat bicara.

“Harusnya Panitia dan Pihak KPUD Maupun Pejabat Publik dan siapapun itu Harus Baca dan paham Isi Dari UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers , agar tidak membatasi akses informasi untuk public” Ucap Bang Wais (Sapaan akrabnya) Saat dihubungi via Whatsapp pada Jumat 06/11/2020.

Bang Wais mengatakan tindakan Panitia dan Oknum KPUD tersebut jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 sekaligus ancaman terhadap kebebasan pers karena menghalang-halangi jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat pelindungan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 pasal 8,” dan saya juga mengingatkan kepada pejabat public, untuk tidak membatasi akses informasi sesuai dengan Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999, terutama pasal 4 ayat (3), “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyampaikan gagasan dan informasi.” Tambahnya . | Team | R1

ARTIKEL TERKAIT

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.