Puan Maharani Tiba-tiba Bela Kaum Buruh dan Sebut Akan Lakukan Evaluasi UU Cipta Kerja
  Viewer : 1779 Kali

Jakarta,libertiekspress.com– Puan Maharani Tiba-tiba Bela Kaum Buruh dan Sebut Akan Lakukan Evaluasi UU Cipta Kerja

Puan Maharani muncul ke publik dan angkat bicara soal UU Cipta Kerja yang kini menjadi polemik masyarakat yang memicu aksi parlemen jalanan yang banyak memakan korban jiwa baik dari pihak Demonstran ataupun dari pihak petugas pengamanan.

Bila sebelumnya kukuh mengesahkan UU Cipta Kerja atau Omnimbus Law, kali ini Puan Maharani memberikan pernyataan mengejutkan bila dirinya ingin mendukung buruh.

Hal ini diungkapkan Puan Maharani usai melihat banyak aksi demonstran yang membela kaum buruh dan menolak UU Cipta Kerja.

Ia mengungkapkan bila DPR RI akan melakukan pengawasan dalam penerapan UU Cipta Kerja agar tetap mengutamakan kepentingan rakyat.

Ketua DPR RI itu juga menyebutkan bila undang-undang itu dinilai belum sempurna, maka sebagai negara hukum dibuka ruang untuk dapat menyempurnakan undang-undang tersebut melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat undang-undang tersebut dilaksanakan dan akan memastikan bahwa undang-undang tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia,” jelas Puan

Puan Maharani mendadak meminta pemerintah menggandeng masyarakat terutama kelompok buruh dalam membahas aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Ini nampak sebagai aksi DPR RI mulai panik menanggapi gelombang demonstran yang terus bertambah

Seperti diberitakan sebelumnya dalam artikel DPR Panik sampai Niat Bahas Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Mendadak Minta Pemerintah Gandeng Buruh, menurut Puan hal itu harus dilakukan untuk membuat aturan rinci yang jelas dan dapat diterima semua pihak.

“Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, seperti dikutip dari Antara News, Jumat 9 Oktober 2020.

Puan menegaskan bahwa DPR RI akan mengawal untuk memastikan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak.

Menurut dia, aturan turunan yang harus dibahas bersama buruh di antaranya adalah tentang pengupahan, tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, tentang pekerja asing, serta tentang hubungan kerja dan waktu kerja.

Puan menegaskan bahwa DPR RI akan mengawal untuk memastikan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak.

“DPR RI akan mengawal untuk memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua,” ujarnya.

Menurut dia, aturan turunan yang harus dibahas bersama buruh di antaranya adalah tentang pengupahan, tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, tentang pekerja asing, serta tentang hubungan kerja dan waktu kerja.

“DPR RI akan mengawal untuk memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua,” ujarnya.

DPR RI melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja hingga disetujui menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020.

Pembahasannya pun dilakukan transparan dan terbuka, serta dapat disaksikan masyarakat melalui siaran langsung di laman DPR RI.

Untuk mengakomodasi aspirasi kelompok pekerja, kata Puan, DPR RI membentuk Tim Perumus bersama kelompok pekerja yang merasa belum diakomodasi pemerintah.

“UU Cipta Kerja tidak hanya bertujuan menarik investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia, melainkan juga untuk memperluas lapangan kerja yang baik,” Tutupnya

Sumber (Antara News/Zona Jakarta.co.id)

ARTIKEL TERKAIT

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.