APARAT DESA DI LUTIM DITUDING MELAKUKAN PUNGLI PENGURUSAN SERTIFIKAT REDISTRIBUSI TANAH
  Viewer : 1699 Kali

Lutim, Libertiekspress-

Mentri Agraria dan Tata Ruang ( ATR ) Sofyan Djalil yang gencar dalam mensosialisasikan terkait penyaluran sertifikat redistribusi tanah dan memastikan tidak memungut biaya apapun dalam pengurusan sertifikat nampaknya tidak berjalan mulus, pasalnya di tingkat Desa dan Kelurahan masih saja ada oknum aparat nakal yang melakukan Pungutan Liar dengan berbagai macam alasan.

Marthen Rante Tondok Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kab.Luwu Timur

Melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu Timur yang keciprat jatah dari Kementrian ATR sebesar 5500 sertifikat yang di peruntukkan untuk kategori Perkebunan dan Pertanian menurut Arsyad selaku DPW Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (LPPMI) program ini di duga kuat sarat akan pungli di tingkat Desa dan Kelurahan.

Menurut Arsyad sejumlah pengaduan diterima dari masyarakat dimana mereka diwajibkan menyetor administrasi sebesar 250 ribu untuk satu bidang tanah, ” Saya banyak menerima aduan terutama dari masyarakat Kec.Wasuponda, menurut mreka pihak aparat Desa meminta uang sebesar 250 ribu, alasannya, biaya tersebut di bebankan dan sudah di sepakati dengan pihak BPN”, Ungkapnya

Diketahui untuk Kec.Wasuponda sendiri mendapat jatah 400 Redistribusi Tanah, Desa Ledu-Ledu 250 paket dan Desa Wasuponda 150 Paket Redis, Arsyad menambahkan,” setelah kita dapat info nanti saya dan rekan-rekan akan melengkapi keterangan dari beberapa masyarakat, kalau benar ada biaya yang tidak jelas peruntukannya maka kita akan minta penegak hukum untuk memeriksa dugaan mafia sertifikat di Kantor Desa dan Kelurahan ini”, Imbuhnya

“Kalau saya pelajari metode yang di terapkan aparat desa yang di libatkan untuk menarik sejumlah keuntungan pribadi dengan alasan di minta oleh pihak BPN yakni biaya pemasangan patok, biaya untuk melengkapi dokumen kepengurusan sertifikat serta biaya untuk pengukuran, pada hal program yang di canangkan Presiden sejak 2016 ini gratis karena sudah ada kucuran dana yang di alokasikan khusus untuk Program ini, tentu tujuannya untuk memudahkan para petani dalam menambah modal usaha dengan cara anggunan ke Bank nantinya serta agar petani terbantu untuk membangun klaster usaha sesuai dengan komoditas yang mereka kembangkan”, Tambahnya

Terpisah kepala BPN Kab.Luwu Timur Marthen Rante Tondok saat di konfirmasi perihal masalah ini membantah adanya tudingan permintaan pembayaran administrasi terkait pengurusan sertifikat Redistribusi Tanah, ” Untuk BPN sendiri tidak ada administrasi terkait program redis ini alias Nol rupiah, program ini dari kementrian yang kemudian di kelolah oleh provinsi dan sudah ada biayanya yang di keluarkan dari anggaran, jadi tidak benar kalau pihak aparat desa atau kelurahan yang mengatakan bahwa pihak BPN membebankan atau meminta biaya administrasi sertifikat Redis ini kepada masyarakat”, Bebernya. BETLIN/SAM

ARTIKEL TERKAIT

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.