Ancaman Jerat Pidana Mati Penyalahgunakan Dana Covid-19
  Viewer : 416 Kali

Libertiekspress| Pasal 27 Perppu 1/2020, tentang penerapan ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi yang menyalahgunakan kewenangan saat bencana wabah Covid-19 rupanya tak mengurungkan niat sejumlah oknum pada Dinas Kesehatan disejumlah daerah.

Setahun lebih upaya yang dilakukan pemerintah mengatasi dampak penyebaran Covid-19. Salah satunya, terbitnya Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang diteken Presiden Jokowi pada 31 Maret 2020.

Diketahui bahwa pemerintah mengucurkan dana tambahan belanja APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 yang totalnya sebesar Rp405,1 triliun, dengan Rincian: Rp 75 triliun belanja bidang kesehatan; Rp110 triliun perlindungan sosial; Rp70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan Rp150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha melalui realokasi dan refokusing APBN 2020 dan APBD di setiap pemerintah daerah.

Harapan pemerintah Tentunya agar dana penanggulangan Covid-19 sedemikian besar itu harus tepat sasaran sesuai peruntukannya, baik pada jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diberi amanat mengelola dana ini agar hati-hati dan tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri agar penggunaannya tepat sasaran.

Ancaman hukuman mati bila terbukti menyalahgunakan dana tersebut, seperti yang terjadi saat ini, pada masa darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional akibat wabah pandemi Covid-19. Ancaman pidana mati ini diatur UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengancam hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri pernah mengingatkan melakukan tindak pidana korupsi saat bencana, seperti pandemi virus corona yang terjadi dapat diancam pidana mati. “Kita sedang menghadapi wabah Covid-19. Masa sih, ada oknum yang masih melakukan korupsi, tidak memiliki empati kepada NKRI. Ingat, korupsi saat bencana ancaman hukumannya pidana mati!” ujar Firli dalam keterangannya, Minggu (22/3/2020) lalu.

Pasal 2 ayat (2) UU 31/1999 menyebutkan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Dalam penjelasannya frasa “keadaan tertentu” itu sebagai pemberatan hukuman jika korupsi dilakukan, diantaranya dalam keadaan bencana alam nasional, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Karena itu, dalam kesempatan memberi arahan kepada seluruh kepala daerah terkait pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa percepatan penanganan Covid-19, Firli Bahuri mengingatkan pengadaan barang/jasa terkait kebutuhan bencana merupakan tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA), dan KPK minta tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan sehingga menghambat penanganan bencana.

Namun fakta dilapangan berbanding terbalik, sejumlah oknum pada jajaran dinas kesehatan terkesan tidak mengindahkan hal tersebut dan memilih buncit demi segepok uang, indikasi terbesar yakni pemalsuan tanda tangan penerima insentif pelacakan covid-19.

Menyikapi hal tersebut, Andi selaku Presidium Lembaga Pemerhati & Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (LPPMI) segera melaporkan sejumlah oknum yang tersebar pada Dinas Kesehatan Luwu Timur dan di sejumlah daerah lainnya,” Ini kita pastikan merugikan sejumlah tim satgas dan merugikan keuangan negara, jadi dalam waktu dekat kita akan laporkan hal ini kepihak penegak hukum”. Pungkasnya

(HR)

ARTIKEL TERKAIT

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.