Aliansi Mahasiswa Tana Luwu Kembali Menggelar Aksi Menuntut Pencabutan Moratorium DOB Tana Luwu
  Viewer : 586 Kali
Menuntut pencabutan Moratorium DOB

Makassar, libertiekspress-

Menyambut peringatan hari perlawanan rakyat Luwu yang jatuh pada tanggal 23/1, senin, 11/1/2019, sejumlah mahasiswa asal Tana Luwu yang tergabung dari beberapa perguruan tinggi di Kota Makassar kembali menggelar aksi demonstrasi.

Aksi yang digelar sekira pukul 14.00 siang ini dibawah fly over simpang jalan AP Pettarani – Urip Sumoharjo dan Tol Reformasi Makassar ini kembali menyuarakan tuntuan pencabutan moratorium DOB, Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah, hingga pembentukan Propinsi Tana Luwu.

Menurut aliansi mahasiswa tana luwu ini, adanya moratorium DOB membuat impian masyarakat tana luwu yang sudah sejak lama merindukan terbentuknya propinsi Tana Luwu menjadi terhalang.

Untuk itu, terang salah satu orator, salah satu tuntutan pokok mereka adalah pencabutan Moratorium DOB.

Selain itu, agenda yang juga terus mereka gulirkan sejak lama yaitu pemekaran kabupaten Luwu Tengah.

Salah satu peserta yang ditemui dilokasi aksi menyebutkan, keinginan pembentukan kabupaten Luwu Tengah ini pun dipandang sudah sangat dirindukan dan dibutuhkan masyarakat, khususnya mereka yang berada diwilayah perencanaan pemekaran tersebut.

Lebih jauh mahasiswa yang saat ini sementara menimba ilmu pengetahuan dikota daeng ini menjelaskan, selain alasan pemerataan pembangunan, alasan lain masyarakat Luwu Tengah, khususnya yang berdomisili di wilayah Walenrang – Lamasi (Walmas) ingin pemekaran yakni jauhnya jarak mereka ke Ibukota kabupaten Luwu jika ada masyarakat yang ingin mengurus sesuatu ke kantor pemerintahan.

“Coba bayangkan pak. Untuk urus KTP saja, kadang warga harus menempuh perjalanan kurang lebih 80 – 90 km.” Ungkap aldi, salah satu mahasiswa yang ikut dalam aksi tersebut.

Selain persoalan jarak tempuh, hingga besarnya biaya bagi warga yang ingin mengurus sesuatu ke kantor pemerintahan kabupaten Luwu, terkadang lelahnya mereka saat berangkat ke Kota Belopa pun terkadang harus dibayar dengan kekecewaan manakala setibanya di kantor yang dituju, ternyata pejabat terkait tidak ada ditempat.

“Inikan semakin menambah penderitaan masyarakat. Jadi tidak ada jalan lain satu-satunya solusi dari semua itu adalah pembentukan kabupaten Luwu Tengah.” Terangnya.(Rispandi).

ARTIKEL TERKAIT

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.