Prostitusi Bekedok Warkop Makin Marak, Pemda Lutim Tutup Mata
  Viewer : 4545 Kali

 

Beberapa PSK tampak Bersantai Di sebuah Warkop di Kecamatan Towuti

Lutim-Libertiekspress

Maraknya pemberitaan tentang usaha prostitusi berkedok warung kopi (Warkop) dan rumah makan di Desa Asuli, Kec. Towuti. Desa Balambano, Kec. Wasuponda. Mangkutana dan di Tomoni, Kab. Luwu Timur nampaknya tak mendapat  respon positif  di pihak Pemda Luwu Timur dalam hal ini Dinas Sosial dan Satpol PP.

Terlihat  di beberapa titik tersebut makin marak usaha jajanan Seks Komersial yang sudah nampak terang-terangan walaupun jelas tak mengantongi Izin resmi dari pemerintah Kab. Luwu Timur.

Sejumlah ormas dan Lembaga mengecam tindakan pemerintah Kab. Luwu Timur yang terkesan tidak pro aktif dan tegas dalam hal penegakan Peraturan Daerah (PERDA) yang telah di tetapkan, Rauf salah satu tokoh aktivist Hilal Merah Indonesia yang merupakan Barisan otonom Front Pembela Islam (HILMI – FPI) DPW Sul-Sel menyayangkan tindakan pihak Pemda Luwu Timur yang terkesan tutup mata’’.

Apa yang Pemda Luwu Timur kerjakan sehingga bisnis penyakit masyarakat ini dibiarkan tumbuh kembang seakan tidak ada aturan  yang melarang, tanyanya.

‘’Jangan sampai masyarakat yang turun tangan melakukan tindakan karena sudah bosan melihat kinerja pemerintah yang tidak becus’’, tambahnya.

Yang memprihatikan, bisnis prostitusi yang berkedok Warkop dan rumah makan di Luwu Timur ini disinyalir menjadi ladang bisnis oknum dinas Pemda Lutim, bahkan kuat dugaan ada keterlibatan oknum anggota kepolisian sehingga bisnis ini berjalan mulus dan sulit di tertibkan.

Terpisah, Usmar salah satu tokoh Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia menyayangkan kinerja pihak Pemda Lutim dalam hal ini Satpol PP dan Dinas Sosial.

“Ini tugas Dinas Sosial, Satpol PP dan pihak Kepolisian. Kalau mereka tidak bekerja sama maka jangan harap usaha prostitusi ini bisa di tertibkan.” Terangnya

Para pengusaha jajanan prostitusi ini pula diduga mempekerjakan anak di bawah umur, jadi pusat peredaran narkoba serta pelanggaran administrasi Kependudukan,‘’ Siapa yang menjamin kalau bisnis prostitusi ini tidak mempekerjakan anak di bawah umur, jadi pusat peredaran Narkoba serta di duga kuat pada usaha prostitusi ini terjadi pelanggaran Administrasi Kependudukan yang tentunya menjadi ladang penghasilan oknum tertentu untuk meraup sejumlah uang, lanjut Usmar menambahkan.

“Seharusnya dinas terkait tegas dalam hal penegakan aturan, panggil pemilik usaha dan kalau memang pemerintah serius ingin memberantas usaha penyakit masyarakat ini lakukan penyitaan dan pembongkaran bagi pengusaha yag tidak mengantongi ijin dan yang tidak mengindahkan peringatan’’, tutupnya. (Susanto).

ARTIKEL TERKAIT

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.