PIHAK BPN LUTIM  KEMBALI DI SOAL, WARGA SUDAH BAYAR ADMINISTRASI TAPI BELUM ADA KEGIATAN PENGUKURAN
  Viewer : 2350 Kali

 Lutim,Libertiekspress-

Sebetulnya hal seperti ini terbilang kuno sejak zaman sebelum era revolusi industri 4.0 namun hal ini nampaknya kembali mencuat di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab.Luwu Timur, di mana Anto salah satu warga Desa Puncak Indah Malili, Kab. Luwu Timur yang geram akibat ulah pihak pengukuran BPN yang memintanya melakukan prosedur penyelesaian administrasi sebelum pihaknya melakukan  pengukuran namun jelang sebulan lebih ditunggu belum ada tanda-tanda pihak BPN akan melakukan pengukuran.

Menanggapi hal tersebut aktivis yang juga menjabat Ketua FPI Lutim, Rauf Dewang saat mendampingi Anto meminta agar pihak BPN lebih profesional dalam bekerja,” Anto ini mohon pengukuran batas tanah yang sebulan sebelumnya telah menyelesaikan biaya administrasi sebesar 250 Ribu yang langsung di transfer ke rek yg telah diarahkan oleh pihak BPN namun kok sampai sekarang belum dilakukan pengukuran sama sekali?” Bebernya

Rauf Dewang menambahkan,” jadi saya minta agar Kepala BPN Lutim  mengevaluasi anggotanya yang terkesan tidak profesional dalam bekerja, saudara Anto telah menyelesaikan administrasi tapi knapa sampai sekarang tak kunjung di proses? Kasihan pak anto ini harus bolak-balik datangi kantor BPN tapi sampai sekarang belum ada kepastian”. imbuhnya

“”tapi ada juga petugas yang tidak mau macam-macam,  dimana jika melihat berkas yang sudah dianggap lengkap maka mereka akan lansung melakukan proses dan tanda tangan. Tapi ada juga yang ditunda bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tergantung bagaimana komunikasi yg dibangun antara wajib bayar dan pihak BPN”, Tambahnya lagi

“Menanggapi hal tersebut Staf BPN Dirga Maulansyah angkat bicara,” “penetapan batas dilaksanakan 2 kegiatan turun lapangan dari seksi pengukuran, kegiatan pertama adalah pemetaan situasi, identifikasi bidang tanah dan penelitian lapangan, lalu kegiatan kedua adalah tahapan penetapan batas sesuai hasil pengukuran, kegiatan pertama setelah didudukkan dengan sertifikat agar bisa ditetapkan posisi patok seharusnya”. terang Dirga Maulansya)

Dirga menambahan, “Untuk sertifikat lama, setiap permohonan harus dilaksanakan kegiatan cek plot untuk updating data koordinat sertipikat lama di sistem aplikasi milik pertanahan,
dan mengenai biaya ukur oleh oknum yang dimaksud memang merupakan bahagian dari proses pengurusan batas tanah”.

Rauf Dewang menambahkan” Jadi saya sekali lagi mengingatkan agar pihak BPN profesional lah dalam bekerja, kasihan Ini pak Anto sudah bolak balik mengecek tapi belum ada upaya serius pihak BPN menanggapi”. Tutupnya

Yusran/R1

ARTIKEL TERKAIT

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.