Klaim Pokir Miliknya Oknum DPRD Hentikan Pekerjaan Proyek
  Viewer : 1716 Kali
Plang Proyek Pembuatan Proteksi Sungai Jompi yang dilarang oleh oknum Anggota DPRD Lutim

Burau, Libertiekspress-

Sungguh diluar dugaan, seorang oknum anggota DPRD Luwu Timur berinisial AAR dituding melakukan perbuatan diluar kewenangan.

Tak hanya itu, perbuatan AAR yang menghentikan Proyek pembangunan infrastruktur dianggap telah menciderai kinerja Lembaga tempatnya bekerja sebagai wakil rakyat.

Untuk diketahui, AAR dilaporkan telah mengirim surat kepada pengelola proyek bernama Jamaluddin yang mengerjakan saat ini sementara mengerjakan proyek Proteksi sebuah sungai dimana proyek tersebut diakui AAR sebagai proyek Pokir miliknya.

Namun baru lima hari bekerja, AAR tiba-tiba mendatangi Jamaluddin di lokasi yang ngotot agar pekerjaan itu segera dihentikan. Adu mulutpun terjadi antara AAR dan Jamaluddin.

Merasa tidak melakukan kesalahan akhirnya Jamaluddin lalu membeberkan peristiwa ini kepada awak media.

Ditanyai soal alasan AAR penghentian pekerjaan, Jamaluddin menyodorkan selembar surat yang diterimanya dimana isi surat tersebut berbunyi,”Sehubungan dengan Pekerjaan pemasangan Proteksi yang saudara laksanakan di samping Pondok Pesantern oleh karena adanya permasalahan maka saya minta saudara hentikan dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut adalah POKIR dari (KH.AAR) dan juga kesepakatan antara Bupati dengan ketua DPRD Kab. Luwu Timur berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan”, bertandatangan di atas materai.

Pantauan awak media di sekitar pesantren AAR juga ditemukan Plakat yang bertuliskan,”Dilarang masuk pemborong yang mendapatkan proteksi Areal Pesantern Sungai Jompi Siapapun Uangnya kembalikan ke Negara”

Menurut Jamaludin isi surat AAR tersebut diduga kuat ada indikasi “bagi – bagi proyek” dikalangan Legislatif terkait dengan proyek yang diusulkan melalui pokir di DPRD sudah menjadi kesepakatan mereka dengan melibatkan Bupati

Bahwa istilah pokir tercatum pada Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. Salah satu tugas Badan Anggaran DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

 Proteksi yang bernilai kontrak sebanyak Rp. 183.700.000,- dengan nomor kontrak 602.2/1/SDA.TR/PUPR/VIII/2018 kontraktor pelaksana oleh CV. Tuara Utama sementara Konsultan Pengawas oleh CV. Muli Vicar yang dimenangkan oleh Jamaluddin dengan proses lelang tender dengan SPK tertanggal 27 Agustus 2018 dimana saat MC nol ditandatangani bersama oleh Camat Burau, Kepala Desa Lauwo, Konsultan pengawas, konsultan pertencana, dan kontraktor pelaksana.

“Yang sejatinya Pokir itu adalah hak dari dewan yang selanjutnya disampaikan ke Eksekutif berupa usulan program dan yang mengerjakan adalah Eksekutif bukan berarti dewan sendiri yang mengerjakannya, kalau iya lalu siapa yang jadi pengawasannya,” tutup Jamal. (Mul).

Surat Larangan Bekerja dari oknum Anggota DPRD Lutim yang ditujukan ke Kontraktor

ARTIKEL TERKAIT

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.