DITUDING TEBANG PILIH, AKTIVIST LSM TANTANG INSPEKTORAT LUTIM BUKA DATA AUDIT 
  Viewer : 652 Kali

Lutim, libertiekspress-
Merebaknya pemberitaan pernyataan inspektorat daerah luwu timur soal adanya “temuan” sejumlah desa dikabupaten Luwu Timur seolah menjadi bola panas yang justru kembali menyerang instansi pemerintah yang dulunya bernama Badan Pengawas Daerah ini.
Musnahar, Sekretaris Jenderal LPPM Insonesia kepada awak media ini bahkan mengungkapkan adanya sesuatu yang perlu “dibuka” lebih jauh dibalik pernyataan auditor daerah tersebut.
Bagaimana tidak, sambung Musnahar, dari sekian banyak instansi yang diperiksa tim auditor inspektorat Luwu Timur, mengapa hanya 7 yang dimunculkan hasilnya ke publik. sebut Musnahar heran.
Yang lebih aneh lagi, wilayah instansi yang diungkapkan ke publik pun terbilang “sangat” terpilih.
Bayangkan, dari ratusan bahkan mungkin ribuan pegawai yang diperiksa auditor inspektorat luwu timur, hanya 7 saja yang datanya “diumumkan” ke publik.

“Ada apa ini. Mengapa hanya 7. Kemana hasil pemeriksaan lembaga atau instansi lainnya.” Lanjut aktivist yang akrab disapa Kang Mus dengan nada tanya.
Lebih jauh Musnahar menguraikan, selain Desa, berbagai instansi yang selama ini dikenal menggunakan anggaran yang cukup besar adalah satuan kerja perangkat dinas (SKPD), dan sekolah.
“Kemana hasil pemeriksaan semua instansi tersebut,” tanyanya.
Hal lain yang perlu lebih dicermati, lanjut Aktivist LSM yang dikenal kerap menyorot kinerja pemerintahan ini yakni “pemilihan” instansi yang diungkap hasil auditnya.
“Kan aneh. Kenapa hanya 7. Kemana hasil audit desa lainnya. Apakah memang ke-7 desa ini hanya tumbal.” Tanyanya lagi.
Untuk itu, Akbar menantang auditor Inspektorat Luwu Timur lebih berani dan tidak tebang pilih dalam mengungkap laporan hasil pemeriksaan ke publik.
“Kalau mereka (Inspektorat) tidak membuka hasil audit Desa dan institusi lain, berarti ada banyak hal yang perlu dipertanyakan didalam tubuh inspektorat luwu timur saat ini.” Jelasnya.
Untuk itu pegiat anti korupsi ini meminta DPRD Luwu Timur hingga aparat penegak hukum tidak tinggal diam.
Jika perlu, DPRD harus memanggil Inspektorat Luwu Timur untuk dimintai penjelasan soal alasan mereka membuka hasil audit “terbatas” itu.

Disamping itu, pihak inspektorat harus diminta membuka data hasil audit mereka terhadap semua instansi, khususnya hasil audit seluruh desa di Luwu Timur. Tegas Mus. (Memed/R1).

ARTIKEL TERKAIT

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.