Cabjari Wotu Akui Periksa Dugaan Korupsi Pengadaan Papan Transparansi Desa di Luwu Timur
  Viewer : 1004 Kali
Kacabjari Wotu

Malili, libertiekspress-

Isu dugaan penyalahgunaan keuangan negara dalam pengadaan papan transparansi Desa se-kabupaten Luwu Timur mendapat perhatian sejumlah kalangan, tak terkecuali aparat penegak hukum.

Setelah beberapa waktu lalu diberitakan jika salah satu LSM telah melaporkan adanya indikasi korupsi pada pengadaan papan transparansi desa di Mapolres Luwu Timur, kini giliran pihak kejaksaan Luwu Timur juga mengaku sementara melakukan proses penyelidikan dalam kasus yang sama.

Budi Utama, kepala kejaksaan negeri Luwu Timur Cabang Wotu menjelaskan, saat ini pihaknya sudah memeriksa sejumlah Kepala Desa, khususnya yang berada diwilayah kecamatan Burau, dan Wotu.

Tidak hanya itu, menurut jaksa muda ini, pihaknya bahkan telah memeriksa pejabat dari dinas PMD Luwu Timur.

Sayangnya, Jaksa muda ini masih enggan memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan yang telah mereka lakukan.

“Kita tunggu saja pak”, jawab Budi Utama, saat ditemui diruang kerjanya, rabu,16/1/2019.

Kepada awak media, Budi menjelaskan, sampai saat ini mereka akan terus melakukan pemeriksaan terhadap semua yang berkaitan dengan pengadaan papan transparansi desa yang dinilai banyak pihak sarat korupsi.

Terpisah, Arsad, ketua LPPM Indonesia DPC Luwu Timur yang dihubungi via pesan whatsapp mengaku tetap akan fokus mengawal proses penanganan kasus tersebut.

Menurut aktivist LSM yang tercatat sebagai mahasiswa fakultas hukum unanda ini, pengadaan papan transparansi dihampir semua desa di Luwu Timur ini mempunyai banyak kejanggalan yang harus diungkap oleh pihak penegak hukum.

Yang pertama, ungkap Arsad, sistim pengadaannya (pelaksana) ditunjuk langsung dinas PMD. Selain itu, lanjut Arsad, Dinas PMD mematok agar Desa menganggarkan dana dengan jumlah tertentu untuk pengadaannya.

“Sekarang pertanyaannya, siapa yang membuat perencanaan gambarnya, hingga biaya yang dibutuhkan.” Jelas Arsad dengan nada tanya.

Dan yang paling parah dalam proses pengadaan papan transparansi ini, sambung Arsad, adanya indikasi pungutan liar atau sejenis pemotongan biaya pembuatan papan transparansi oleh oknum pejabat dinas PMD.

Arsad lebih jauh menjelaskan, dari hasil investigasi sementara yang dilakukan, setidaknya mereka menemukan ada 2 modus penyalahgunaan anggaran dalam proyek tersebut, yakni dugaan MarkUp dan Pungutan Liar.

Jadi, tambahnya lagi, “kami melihat ada upaya oknum tertentu untuk menjadikan pengadaan papan transparansi desa ini sebagai “kran” untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok.” Terang Arsad.

Untuk itu, dirinya mengaku tetap akan konsen mengawasi dan mengawal proses hukum tersebut. (Waiz).

ARTIKEL TERKAIT

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.