Aktivis LSM Desak Aparat Tindak Lanjuti Dugaan Pungli SD Wawomeusa
  Viewer : 510 Kali
Sekolah Yang Diduga Berdayakan Pungli

Towuti, libertiekspress-

Pihak SDN 282 Wawomeusa  di tuding melakukan berbagai upaya dugaan pungli sejak 2017 lalu, dari keterangan yang berhasil di himpun menguatkan adanya upaya rapi dan terstruktur dari pihak sekolah untuk menghalalkan segala cara melakukan penarikan dana yang di bebankan kepada orang tua siswa dengan dalih beli pot dan lain-lain.

Amir salah satu orang tua murid membeberkan bahwa penarikan dana dalam bentuk apapun tampa kesepakatan orang tua murid, pihak sekolah dan komite sebenarnya tidak masalah kalau semua sepakat, “Tidak masalah kalau ada permintaan biaya beli ini dan itu asal ada kesepakatan kami selaku orang tua murid, guru dan komite, asal jelas pertanggung jawaban dan peruntukannya”, ungkap Amir.

“Memang dananya kalau di hitung tidak seberapa tapi tidak semua tingkat perekonomian semua orang sama, kalau orang di luar sana bicara memang enak karna memang orang mampu”, tambahnya.

Dari keterangan pihak sekolah yang akrab di sapa Ibu Wiwin yang di sebut-sebut pernah membuat laporan pertanggung jawaban pengembalian dana oleh salah satu orang tua murid bahwa pengembalian dana itu setelah ada kisruh orang tua murid yang tidak sepakat karena tampa ada keputusan musyawarah orang tua siswa secara keselurugan, di tanya terkait siapa yang bertanggung jawab Ibu Wiwin mengatakan tidak tahu, “Saya tidak tau pak” ungkapnya sinis, “tidak usah dipermasalahkan itu karna itu masih tahun 2017”, Ibu  Chatrina, salah satu wali murid kelas 2 SDN 282 Wawomeusa menambahkan.

Kuatnya beberapa indikasi dugaan pungli yang di lakukan oleh oknum di  SD Wawomeusa terus jadi perbincangan di kalangan orang tua murid.

Menurut Betlin salah satu aktivist Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (LPPMI), penarikan dana dengan dalih beli kelengkapan taman dan perlengkapan sekolah sebagaimana yang terjadi di SD Wawomeusa adalah bentuk pelaggaran hukum.

Untuk itu dirinya mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti informasi tersebut.

Salah satu persoalan dalam pungutan dengan “pembeli pot dan uang paguyuban”, yakni ketidakjelasan sasaran dana yang telah terkumpul.

Lebih jauh Betlin menjelaskan, dari informasi yang mereka terima, pihak sekolah telah memungut uang kepada siswanya sebesar Rp.30 ribu, dengan rincian Rp. 10 ribu untuk Pot, dan dana Paguyuban Rp.20 ribu.

Dari informasi yang diterima, Betlin mengklaim realisasi penggunaan dana tersebut belum ada.

Yang lebih mengherankan lanjut Betlin, baik guru maupun kepala sekolah terkesan menghindar dari pertanggungjawaban dana yang telah mereka pungut dari para murid.

Ketidakjelasan pengalokasian anggaran, hingga keengganan para guru hingga kepala sekolah untuk menjelaskan dasar pungutan hingga realisasi penggunaan pungutan murid ini semakin membuat Betlin yakin jika pungutan tersebut merupakan upaya oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi dengan memanfaatkan potensi yang mereka miliki sebagai penanggungjawab sekolah itu.

“Ini adalah penyahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri dan kelompok.” Tegas Betlin.

Lebih jauh Betlin menjelaskan, jika aparat penegak hukum tidak berani memgambil inisiatif guna menyelidiki informasi ini, dirinya berencana akan membuat laporan resmi serta mengawal proses hukum dugaan pungli dan penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan ini.

Diakhir perbincangan, Betlin berharap dugaan pungli di SDN 282 Wawomeusa disebutnya sangat “terstruktur dan rapi,”, bisa segera diungkap aparat penegak hukum. (Yusran/ HRM)

ARTIKEL TERKAIT

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.