Menyoal SKBS Hasil Rapied Tes, LPPM-I Kolut ; Berhentilah Membebani Masyarakat!!!
  Viewer : 952 Kali

 

Wais Al Karnais (Ketua DPD LPPM-I) Kabupaten Kolaka Utara
Wais Al Karnais (Ketua DPD LPPM-I) Kabupaten Kolaka Utara

Kolaka Utara | Libertiekspress.com,-

DPD LPPM-indonesia (Lembaga Pemerhati Dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia) Kabupaten Kolaka Utara Menyatakan kecaman atas surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang mewajibkan setiap orang yang ingin keluar daerah harus memiliki SKBS dari hasil melakukan rapid test dengan biayanya diduga sangat membebani Masyarakat.

Wais Al Karnais selaku Ketua DPD LPPMI kolut mengatakan, pihaknya mengapresiasi upaya-upaya pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan Pemerintah Pusat atas penanganan dan pencegahan Covid-19.

Namun, terkait upaya pencegahan Covid-19 di Kolaka Utara LPPMI kolut menyikapi surat Pemerintah Kabupaten kolut yang perihal penyampaian melalui Dinas Kesehatan tanggal 18 Mei 2020, surat bernomor 440/127.c/2020 yang mengharuskan setiap orang yang keluar daerah atau bepergian harus memiliki SKBS (surat Keterangan Berbadan Sehat) yang hanya dikeluarkan oleh Pihak Puskesmas yang hanya berdasarkan Hasil rapid test dengan biaya Yang sangat tinggi.

“Kami menyatakan keberatan atas instruksi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tersebut. Kami juga meminta Bapak Bupati beserta pihak DPRD maupun Instansi terkait serta Gugus Tugas Penanganan Covid19 dapat memberi arahan dan meluruskan untuk tidak melakukan Pungutan biaya rapid test , kita juga dihimbau dirumah aja, jika keluar harus wajib pakai masker ,aturan itu saja tidak bisa ditaati bahkan masyarakat hanya jadi bahan Kriminalisasi,coba lihat banyak kejadian kejadian yang tidak masuk akal dilapangan hanya persoalan masker, bahkan sampai ada yang beradu fisik, sudah cukuplah kebijakan kebijakan konyol para penguasa yang tidak mengerti keadaan masyarakat, sementara banyak pejabat bahkan pemerintah yang melanggar tapi kok malah dibiarkan, hanya modal minta Maaf saja lalu semua selesai, apa itu dikatakan demi kebaikan masyarakat? Kan aneh” ujarnya pada rabu 26 Mei 2020 melalui pesan Whatsapp.

“Kewajiban memiliki SKBS melalu hasil rapid test Covid -19 apalagi jika sampai dikenakan biaya tinggi hanya semakin membebani masyarakat, misalnya saja bagi sopir antar daerah, bayangkan saja dalam sebulan dia harus menyiapkan uang jutaan untuk biaya Rapid tes saja, apalagi jika masa berlaku surat itu hanya 14 hari saja,belum lagi para pekerja swasta lainnya dan belum lagi jika tiba-tiba ada urusan mendadak lainnya,kita seolah – olah dipaksa mengeluarkan uang hanya soal aturan tidak jelas arahnya, Logikanya kita harus bayar biaya tinggi dengan alat tes yang tidak akurat, kan tidak masuk akal” tambahnya tegas.

“Besar harapan kami agar Bapak Bupati dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kepastian yang lebih realistis dan tidak menyusahkan masyarakat ,ingat Tidak ada orang wafat karena corona semua wafat karena riwayat penyakit lama yang dideritanya lalu diklasifikasikan penyebabnya karena corona” Jelasnya. | Hrm | red

ARTIKEL TERKAIT

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.