Pedagang Pasar Wasuponda Tolak Sterilisasi, Pemerintah Diminta Tindak Tegas
  Viewer : 589 Kali

Lap; Yusran.

Lutim,libertiekspress.com – Pedagang pasar tradisional Wasuponda dinilai tak realistis apabila jadi sasaran kebijakan lockdown, meskipun pasar tradisional menjadi simpul kerumunan orang yang yang dapat mempermudah penularan pandemi Covid-19.

Hal tersebut diungkap Siska(32) salah satu pedagang ikan Asal Wotu,” yang kami bawa ini kebutuhan pokok masyarakat, klau mau dilarang menjual tidak masalah asal jangan pilih-pilih, ini ada yang lolos baru ada yang tidak, bupati tidak pernah keluarkan pernyataan tutup pasar”. Ungkap Siska

Siska, pedagang pasar Wasuponda yang menolak di tahan oleh Tim Gugus Tanggap Covid-19 di Kec.Wasuponda untuk melakukan aktivitas

“Kami sudah dibolehkan masuk menjual setelah tadi ditahan, kami tau bagaimana kami harus menjaga jarak”. Tutup Siska

Ketua DPC eksekutif Lembaga Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Indonesi (LPPMI) Arsyad SH menganggap, bila kebijakan penutupan pasar dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan maka ekonomi masyarakat berpotensi akan lumpuh.

“Banyak pedagang kehilangan mata-pencaharian dan juga tak terhitung berapa rumah tangga yang akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya,” kata Arsyad Pada Wartawan, Minggu (19/4/2020).

Ia mengungkapkan, pemerintah perlu menyiasati secara tepat pengurangan risiko penularan Covid-19 di pasar Wasuponda yang rawan jadi simpul kerumunan di tengah pandemi saat ini.

Kondisi Pasar Wasuponda yang padat pengunjung

Pembatasan interaksi mau tidak mau jadi solusi. Jika pasar tradisonal dibiarkan berjalan seperti biasa tanpa intervensi pemerintah, niscaya pasar akan menjadi wilayah yang rentan terjadi penularan Covid-19.

“Kita tidak tahu berapa banyak pedagang ataupun pengunjung di pasar yang berpotensi terjangkit virus covid-19 yang berinteraksi dengan sesama pedagang maupun pembeli,” ujarnya

Arsyad menambahkan “Strategi pembatasan aktivitas pedagang cocok diterapkan di pasar tradisional Wasuponda, misal stand penjualan tidak boleh rapat, tetapi khusus untuk pedagang kebutuhan pokok masyarakat”.

“Untuk mengintensifkan monitoring, perlu melibatkan tim gugus tanggap covid-19 yang dilengkapi tim monitoring kesehatan ,” jelas Arsyad

“Anggota tim ini wajib melibatkan pihak Gugus Tanggap Covid-19, Pemerintah Desa Ledu-Ledu, para pedagang sendiri, tim keaman, tim kesehatan dimana Melalui tim ini kelengkapan kesehatan seperti hand sanitizer, disinfektan, sabun/Air dan masker disiapkan di beberapa titik, anggaran Puluhan Miliar penangan Covid19 ini seharus tepat sasaran”. Terang Arsyad

Menyikapi pernyataan Kapolri Jendral Idham Azis yang memerintahkan jajaran Polda untuk melarang penutupan dan pemblokiran jalan dimasa Pandemi Covid-19, menurut Idam Blokade jalan oleh pihak manapun di areal/tempat/ jalan diwilayah masing-masing berpotensi menghambat distribusi bahan pokok dan kebutuhan masyarakat, perintah Kapolri ini disampaikan melalui surat telegram bernomor ST/1148/IV/OPS.2/2020 Tertanggal 9 April.

Perintah tegas Idam Azis ini agar anak buahnya menghindari tindakan yang kontraproduktif seperti arogansi saat menjalankan tugas tersebut.

ARTIKEL TERKAIT

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.