MEDIASI KE – 3 SENGKETA TANAH GARAPAN DI DESA PANTAI BAKTI BELUM TEMUKAN TITIK TERANG
  Viewer : 299 Kali

Kab.Bekasi,libertiekspress- Selasa18/2/2020, Mediasi Sengketa Garapan yang berada di blok Bungin Petak 9a RPH Singkil BKPH Ujungkrawang, Desa Pantai Bakti Kec.Muaragembong kembali di gelar.

Mediasi ini dilakukan untuk menemukan titik terang penyelesaian sengketa tanah Garapan yang bertempat di Kantor ASPER/KBKPH Ujungkrawang, Jl. Raya Sukatani, Cikarang, Kampung Bandu No 33.

Mediasi ke dua belah pihak di hadiri Camat Muaragembong, Kapolsek Muaragembong, Danramil Cabang Bungin, Kepala Desa Pantai Bakti, H.Sarkani, H.Suwinta serta para Muspida.

Pada Mediasi ke – 3 kali ini, kedua belah pihak yang bersengketa di dampingi kuasa hukum.

Kuasa hukum salah satu pihak yang bersengketa

Selaku Kepala Urusan tata Usaha di Perhutani Agus Abdulrahman mengatakan ” Terkait dari hasil mediasi hari ini belum menemukan penyelesaian di karenakan Tamrin Tanjung yang di anggap oleh Sarkani sebagai pemilik hak tanah garapan itu tidak hadir, jadi menunggu satu Minggu dari hari ini untuk mediasi ulang dan menghadirkan Tamrin Tanjung agar dapat memberikan penjelasan agar permasalahan ini segera di selesaikan”, ujarnya.

Tambahnya lagi ” salah satu dari kedua belah pihak yang bersengketa tidak mengakui ini adalah kawasan hutan, sehingga dalam hal ini Perhutani tidak dapat mengambil alih dalam keputusan, dan lahan garapan yang di permasalahkan sekarang adalah SK_ IPHPS Kementrian melalui Program Jokowi, oleh karena itu sarana penyelesaiannya juga harus di Kementerian”, jelasnya.

“Mediasi ini Agar segala dari permasalahan ini dapat segera diselesaikan dengan baik, tanpa ada orang yang di rugikan”, harapnya.

Di tempat yang sama saat Awak media mewawancarai AGUS MURIANTO, SH. SE. MM. (MH) CLA. CLI. C.Med, selaku Kuasa hukum Kelompok Petani Pantai Bakti menjelaskan ” Bahwa dari tahun 2012 tanah garap 15 Bendel ini sudah di kembalikan ke Utama Karya, dan pada Tahun 2014 di kembalikan menjadi kawasan Perhutani, serta di tahun 2017 melalui Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan pak Jokowi memberikan sertifikat untuk hak garap kepada masyarakat”, ujarnya.

Lanjutnya, saat petani ingin menggarap lahan di tahun 2017 mendapat klaim dari Sakarni dengan cara-cara anarkis, sehingga para petani Pantai Bakti tidak dapat melakukan aktifitasnya karena merasa terancam sehingga mereka tidak bisa menggarap lahan itu sampai saat ini”, terangnya.

“Saya hanya ingin membantu para Petani Pantai Bakti, dan ingin menyatukan masyarakat Muaragembong untuk maju dan bukan untuk di adu, dan khususnya untuk pihak_pihak yang merasa keberatan, silahkan saja gugat secara jalur hukum jangan melakukan cara_cara yang anarkis, sehingga tidak ada konflik Horizontal di masyarakat, disini Hukum harus jadi Panglima dan negara harus hadir”, harap Agus Murianto.

Fer/Karin

ARTIKEL TERKAIT

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.