Diduga Bermodalkan SPK Bodong Untuk Menipu, Oknum Kontraktor Terancam Di Penjara
  Viewer : 360 Kali

Editor  : Redaksi

Bekasi,libertiekspress.com– Berdasarkan pemberitaan yang sudah ada di media cetak dan online, atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan bermodal kan SPK bodong yang berlogo Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi dengan No lap pol LP/2309/2016/PMJ/DitReskrimum. hingga saat ini terkesan dipeti es kan, padahal dalam perkara tersebut persoalan ini telah jelas fakta hukum nya karena telah memenuhi unsur untuk proses hukum atas tudingan penipuan sesuai yang tertuang pada pasal 378 KUHP, dimana  hal ini sebelumnya telah ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

“Ditreskrimum Polda metro jaya (Bigadir Ragil-red) telah menetapkan kasus ini ke tingkat penyidikan dan telah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor dan beberapa orang saksi dari kantor Dinas pemkab dan pemkot Bekasi terungkap bahwa proyek yang di tawarkan terlapor kepada pelapor adalah fiktif,” terang T.Arifin SH kepada awak media saat konfrensi pers.

“Bahwa perkembangan dari hasil penyidikan (VS) terlapor meminta kepada penyidik untuk di selesaikan secara kekeluargaan dan siap membayar semua kerugian yang di alami oleh Christian (pelapor). Melalui sdr.Nyoman Beratha (rekan di kantor notaris) di buatkan beberapa akte antara lain:
– akte perjanjian penyelesaian hutang no.15 tanggal 19/9/2016 di buat dihadapan Notaris Tri Resmiati SH.
– akte pengakuan hutang dengan jaminan no126 tanggal 31/9/2016 dihadapan Notaris Maria Macdar Daud SH.
– akte pengikatan dengan jual beli yang di tandatangani oleh Vera Susanti dan Mochamad Faesal.
Bahwa target waktu yang di berikan kepada VS (terlapor) tanggal 20 april 2017 yang tidak menepati janjinya dengan berbagai macam alasan, sehingga pada tanggal 2 agustus 2017 telah mengirimkan surat kepada penyidik polda Metro Jaya agar kasus ini di lanjutkan.
Pada waktu itu pejabat penyidik Bripka Sutikno SH dengan pejabat Kanit III ibu santice dan di sepakati lagi untuk ganti Notaris di wilayah Cikarang, namun pada kenyataan nya VS (terlapor-red) lagi lagi tidak menepati janji nya,”ucap T.Arifin SH.

Lanjut Arifin SH, “Pada tanggal 6 Desember 2017 kami (penasehat hukum-red) meminta SP2HP kembali kepada penyidik Polda Metro Jaya dan memohon agar dilakukan gelar perkara, perkembangan selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2017 surat kami di jawab yang intinya penyidik akan memanggil pihak Sekretariat Daerah Pemkot Bekasi dan pihak Dinas pendidikan pemkab Bekasi,”katanya.

“Lalu pada tanggal 23 Mei 2018 SP2HP yang kami terima bahwa penyidik memastikan perkara akan di gelar tetapi masih menunggu antrian perkara jadi inti nya pelapor mohon bersabar,”tulisnya

Sampai bulan september 2018 permohonan ini belum juga mendapatkan kepastian hukum dari penyidik polda Metro jaya yang menangani masalah ini, sehingga melalui penasehat hukum nya mengajukan agar di lakukan gelar perkara ke Kabareskrim Polri agar klaien kami mendapat kan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Di tempat terpisah, Rabu,14/10/2020 terlapor saat di konfirmasi oleh awak media enggan berkomentar seolah olah menghindar dari awak media “Nanti telpon saja” sambil meninggalkan awak media

Sementara itu saat awak media konfirmasi kepada penyidik awal Brigadir Ragil SH mengatakan, “kasus ini jelas sudah memenuhi unsur pidana berdasar kan hasil penyidikan kami,” ucap nya melalui telpon selular, kamis, (15/10/2020).

Ragil menambahkan, “Bahwa berkas laporan Christian (pelapor-red) sudah lengkap jika terlapor tidak menepati janji nya tinggal di lanjutkan kembali laporan nya, karena sudah cukup bukti,”tutup nya.

(Kristina/Feriyani)

ARTIKEL TERKAIT

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.